Malang Post - Cegah Dampak Corona, Gelontor Rp 5 Triliun

Senin, 30 Maret 2020

  Mengikuti :


Cegah Dampak Corona, Gelontor Rp 5 Triliun

Rabu, 19 Feb 2020

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menggelontorkan anggaran Rp 5,3 triliun untuk meredam dampak Virus Corona terhadap ekonomi RI. Anggaran rencananya digunakan untuk dua  keperluan.

Sebagaimana disampaikan berbagai kalangan, Virus Corona mulai berdampak pada perekonomian dalam negeri. Dampak itu terlihat dari perlambatan penerimaan perpajakan hingga kepabeanan dan cukai pada awal tahun ini.

Langkah pertama, alokasikan Rp 3,8 triliun untuk menambah anggaran kartu sembako murah yang dalam APBN 2020 hanya Rp 28,08 triliun menjadi Rp 31,88 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penambahan itu merupakan stimulus fiskal yang akan diberikan demi memperkuat ekonomi domestik pada 2020.

"Dengan tekanan ekonomi ini kami akan terus perbaiki respons dari kebijakan fiskal untuk mencapai dampak yang lebih positif," kata Sri Mulyani, Rabu (19/2) kemarin.

Kedua, sebesar Rp 1,5 triliun untuk memperluas sasaran subsidi bunga perumahan. Ia mengatakan dengan kebijakan tersebut nantinya ada tambahan volume rumah subsidi sekitar 224 ribu unit rumah.

Hal itu diharapkan dapat mendorong pengembang menambah stok yang dibangun. "Diharapkan ini menambah permintaan dan pengembang bisa bangun rumah baru untuk menambah stok," terang dia.

Selain itu, pihaknya sedang menyiapkan insentif untuk biro perjalanan yang membawa wisatawan dan tenaga pemasaran pariwisata. Hal ini dilakukan guna menggenjot sektor pariwisata di tengah menurunnya turis mancanegara, khususnya China karena Virus Corona.

"Kami akan finalisasi perhitungan sektor pariwisata dalam bentuk diskon kepada penumpang dan biro perjalanan. Kami akam segera tentukan dan luncurkan," jelas Sri Mulyani.

Kemudian, pemerintah juga akan segera meluncurkan program kartu pra kerja tahun ini. Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk 2 juta kartu pra kerja.

"Ini untuk melengkapi dan memperkaya program pelatihan yang ada. Untuk skilling dan re-skilling," terang Sri Mulyani. Selain itu, pemerintah bakal berupaya mempercepat pencairan belanja modal. Hal ini dilakukan dengan mempercepat pelaksanaan tender dan pencairan anggaran strategis.

Sri Mulyani memaparkan penerimaan perpajakan pada Januari 2020 sebesar Rp84,7 triliun. Realisasi itu turun dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya yang masih bisa mencapai Rp90 triliun.

Penerimaan perpajakan itu baru setara 4,5 persen dari target sebesar Rp1.865,7 triliun yang ditetapkan pemerintah dalam  APBN 2020. Ia menyatakan penerimaan pajak dari sektor perdagangan sebesar Rp22,18 triliun atau hanya tumbuh tipis sebesar 2,6 persen.

Sementara, sektor pertambangan minus hingga 27,3 persen serta transportasi dan pergudangan minus 5,6 persen. Sri Mulyani menyebutkan, penerimaan pajak dari sektor pertambangan sebesar Rp 7,18 triliun, sedangkan transportasi dan pergudangan Rp4,88 triliun.

"Perlambatan sektor perdagangan harus diwaspadai. Ini mungkin karena Virus Corona terutama paruh kedua Januari 2020. Sebelumnya tumbuh 8,4 persen, sekarang justru hanya 2,6 persen," kata Sri Mulyani.(cni/van)

Editor : Vandri Battu
Penulis : CNI

  Berita Lainnya





Loading...