Biasa Hadapi Teror dan Ancaman, Lawan Korupsi dari Luar Hingga di Dewan | Malang Post

Jumat, 24 Januari 2020 Malang Post

  Mengikuti :


Minggu, 08 Des 2019,

DULU Zia Ul Haq berjuang melawan korupsi dari luar sistem. Kini berada dalam sistem pemerintahan  sebagai anggota DPRD Kabupaten Malang, Zia tetap berjuang melawan praktik korupsi. Momentum Hari Anti Korupsi Internasional, 9 Desember, ia yakin pemberantasan korupsi terus dilakukan. Zia bahkan optimis Indonesia akan bebas korupsi dalam waktu 20 tahun ke depan
Sebelum menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang asal Fraksi Gerindra, Zia, sapaan akrab Zia Ul Haq merupakan aktivis Malang Corruption Watch (MCW). Yakni sejak tahun 2004 sampai 2013. Setelah itu, dia memilih jalur politik, untuk memperjuangkan idealismenya.
Tahun 2014-2019 dan 2019-2024, Zia duduk di kursi legislatif di  DPRD Kabupaten Malang. Pria 36 tahun ini mengatakan, era perjuangan di kalangan pergerakan melawan korupsi masa kini, berbeda dengan zamannya dahulu. “Dulu tidak ada media sosial, tidak ada eksposur publik. Ancaman datang setiap malam ke telepon kantor MCW,” kenang Zia kepada Malang Post.
Zia yang ketika itu berstatus mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)  pernah merasakan teror dan ancaman. Bakan pernah diiming-imingi uang namun ditolaknya dengan keras.
Sebelum ada KPK, para aktivis MCW seperti berjuang melawan arus. Mereka tak punya backing walau acapkali diintimidasi.
Ketika mengungkap soal adanya pungutan liar di sekolah-sekolah, Zia mengaku pernah diiming-imingi uang, asalkan kasusnya tidak diungkap ke publik dan tidak dilaporkan ke polisi. “Biasa itu, kami diiming-iming uang ketika mengungkap pungli di sekolah-sekolah, asalkan tidak diungkap ke publik dan tidak dilaporkan ke penegak hukum,” jelas pemegang gelar magister kebijakan publik FIA UB itu.
Kini keterbukaan informasi publik soal anggaran, kehadiran media sosial, menjadi kontrol yang luar biasa ketat bagi para pemangku kebijakan. Ada anggaran melenceng sedikit, langsung disorot habis.
“Dulu, eksekutif dan legislatif bahas APBD, publik tak bisa melihat, karena dibahas tertutup. Dulu saat saya masih aktivis MCW, masuk ruang pembahasan APBD gak boleh, dilarang-larang. Sekarang, semua bisa lihat proses pembahasan tersebut, tanpa ada yang ditutup-tutupi,” tambah Zia.
Masyarakat dulu tak tahu menahu soal apa itu anggaran dan bagaimana proses penyerapannya. Zia dan teman-temannya di MCW kala itu harus memaparkannya kepada media, agar masyarakat tahu tentang situasi sebenarnya kondisi anggaran daerah dan segala temuan serta kejanggalannya. Sekarang, masyarakat bisa menuntut keterbukaan.
“Ketika tahu ada kejanggalan, masyarakat bisa bersuara, bikin surat protes dan keberatan. Karena memang eranya sekarang  era keterbukaan. Itu yang sekarang saya adaptasi sebagai panduan saya dalam berjuang di gedung dewan, mempertanyakan anggaran tak wajar,” tambah anggota parlemen penghobi jogging itu.
Menurut Zia, proses dari aktivis menjadi politisi yang berjuang di gedung dewan, memberinya banyak pegangan. Terutama dalam mengawasi anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Yaitu Pemkab Malang. Pegangannya, adalah agar eksekutif membuat anggaran yang orientasinya untuk masyarakat.
“Caranya, ya dengan mengajak partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan. Jangan sampai ada anggapan pembangunan itu hanya milik eksekutif dan legislatif, bukan pembangunan milik rakyat. Karena itu, masyarakat harus dilibatkan, ini nilai-nilai yang saya suarakan,” kata bapak dua anak tersebut. (fin/van)

Editor : Vandri
Penulis : Fino






WEB HOSTING HANDAL

ArdetaMedia

INTERNET STABIL dan MURAH

BestNet
Loading...