Malang Post - Akademisi Kaji Kebijakan Pemerintahan Dinamis di UMM

Jumat, 03 April 2020

  Mengikuti :


Akademisi Kaji Kebijakan Pemerintahan Dinamis di UMM

Kamis, 12 Des 2019

MALANG - Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) FISIP UMM bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) menggelar Simposium Nasional, beberapa waktu lalu. Program kegiatan yang diikuti oleh 18 perguruan tinggi seluruh Indonesia tersebut sebagai upaya memperdalam khasanah keilmuan tentang tata pemerintahan. Hadir dalam acara simposium para pakar ilmu pemerintahan dari beberapa Universitas Muhammadiyah yang ada di Indonesia.
Ketua AIPPTM Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si mengatakan, grand design reformasi birokrasi tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2010, bertujuan mewujudkan dynamic government. Maka pemerintah dengan segala upayanya berusaha mencapai tujuan tersebut. Dengan harapan di tahun 2025 terwujud pemerintahan yang dinamis.
Namun, kata Tri Sulistyaningsih, sejauh ini banyak kendala.
"Inilah tujuan kami menggelar simposium untuk memperoleh bahan kajian dari para pakar  terkait penyelenggaraan tata pemerintahan. Untuk kemudian diperjuangkan dalam mencapai dynamic government," ucap Tri Sulistyaningsih, yang menjabat sebagai Ketua AIPPTM mulai Bulan Oktober 2019 lalu.
Menurutnya, akademisi perlu membentuk suatu forum untuk membahas problem tersebut untuk ditemukan solusi terbaik. Sebab menurutnya, masyarakat dari kalangan akademik khususnya di Ilmu Pemerintahan, perlu berpartisipasi untuk memikirkan konsep atau ide-ide strategis agar pemerintah yang dinamis bisa tercapai.
Dosen IP FISIP UMM ini menjelaskan, ada beberapa upaya yang harus dilakukan dalam menciptakan pemerintahan yang dinamis. Pertama, mempersiapkan unsur pemerintahan yang berkualitas. Kedua dukungan dari kalangan akademik yang mumpuni dalam memberikan saran dan masukan. Ketiga perangkat instrumen atau regulasi.
Pemerintah yang berkualitas diharapkan bisa melahirkan kebijakan kebijakan yang antisipatif, yang bisa menjawab tantangan ke depan. Dan dari kalangan akademisi bisa mengembangkan model model pemerintahan yang berbasis IT yang bisa disumbangkan pada pemerintah. Serta ditunjang dengan regulasi yang bersifat futuristik, dinamis dan antisipatif, bukan yang bersifat reaktif. "Tiga komponen ini harus seimbang dan saling mendukung," ungkapnya.
Sejak tanggal 9 Desember  lalu, Prodi IP UMM dan AIPPTM memiliki beberapa agenda kegiatan. Dimulai dengan simposium nasional di hari pertama. Dilanjutkan dengan seminar nasional dan rapat kerja nasional AIPPTM pada tanggal 10 Desember. Kemudian pada tanggal 11 sampai 12 Desember digelar pelatihan N-Vivo sebagai puncak acara.
Pelatihan N-Vivo merupakan pelatihan menulis jurnal. Untuk menghasilkan publikasi jurnal internasional terindex scopus, yang diikuti oleh dosen dari berbagai kampus di seluruh Indonesia.
AIPPTM sendiri merupakan asosiasi yang tujuannya membentuk jejaring, supaya Prodi IP Kampus Muhammadiyah Indonesia bisa saling bersinergi untuk mengambangkan prodi menjadi kredibel, berkualitas dan melahirkan lulusan yang kompeten. Ada 14 Universitas Muhammadiyah yang tergabung dalam keanggotaan AIPPTM.

Rapat Kerja Nasional AIPPTM kali ini membahas tentang persiapan akreditasi prodi Ilmu Pemerintahan. Selain itu juga membahas pengembangan kurikulum dalam menyiapkan prodi pemerintahan yang dibutuhkan oleh publik.
"Karena AIPPTM sendiri merupakan sebuah organisasi yang berfungsi sebagai sarana bagi Prodi IP Kampus Muhammadiyah untuk saling membantu dalam mengembangkan desain kurikulum, tata kelola, dan pengembangan program penelitian serta pengabdian. Dengan tujuan utama untuk mewujudkan Prodi IP yang berdaya saing dan berkemajuan," pungkasnya. (imm/oci)

Editor : Rosida
Penulis : Imam

  Berita Lainnya





Loading...