Malang – Kondisi ekonomi dengan inflasi Years on Years (YOY) di level 1,22 persen dianggap masih belum bersemangat. Kota Malang menginginkan berada di posisi sekitar 2,5 persen.
“Pada kondisi 2,5 persen dapat dikatakan situasi ekonomi cukup hangat,” kata Wakil Walikota Malang, Ir H Soyfan Edi Jarwoko, usai menghadiri “High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Dearah (TPID) Kota Malang – Strategi dan Tantangan Pengendalian Inflasi Jelang Natal dan Tahun Baru”, bertempat di Hotel Atria Malang, Rabu (25/11).
Selain itu, tugas dari TPID adalah mewujudkan angka inflasi, khususnya menghadapi Natal dan Tahun Baru, lebih baik dan bersemangat. “Memang semua harus bertahap. Jadi kita harus konsolidasi, dari mana kita harus bergerak,” ujar Bung Edi, sapaan Wawali Sofyan Edi.
Malang punya potensi sebagai kota pendidikan dengan lima ratus ribu mahasiswa sebagai penggerak perekonomian. Namun, personel TPID juga harus diberi tambahan wawasan terkait libur panjang akhir tahun. “Dan tentunya pemetaan titik-titik rawan, serta mengidentifikasi komoditas-komoditas dan kesiapan personel perangkat daerah yang tergabung di TPID. Termasuk Satgasnya,” kata Bung Edi.
Bung Edi berharap di akhir tahun perekonomian bisa semakin bergairah lagi untuk menyongsong tahun 2021. “APBD kita harus lebih awal direalisasikan agar gerakan ekonomi masyarakat juga terdampak,” paparnya.
Menurut Bung Edi, inti dari semuanya adalah pemulihan ekonomi dengan tetap menerapkan penegakan disiplin terkait protokol kesehatan untuk memutus rantai Covid-19. Yaitu, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan tidak berkerumun.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Azka Subhan, mengatakan, inflasi yang terlalu rendah juga tidak terlalu baik untuk pertumbuhan ekonomi. “Inflasi bulan Januari-Oktober kemarin masih di angka 0,77. Padaha,l idealnya di angka 2-4,” ujarnya.
TPID saat ini termasuk ringan tugasnya karena inflasi yang rendah ini. Namun dikatakan Azka, lompatan tajam dilakukan TPID Kota Malang dalam kinerja pengendalian inflasi daerah. “Kota Malang bertahun-tahun belum pernah masuk ranking pengendalian inflasi. Tahun ini Kota Malang masuk ranking 3 setelah Kabupaten Banyuwangi dan Kediri,” jelasnya.
Namun perekonomian yang rendah membuat daya beli masyarakat juga rendah. Karena itu, Azka menilai bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang berhak adalah salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli itu. “Apalagi di masa pandemi ini, kegiatan bisnis berkurang, sektor informal banyak yang berkurang pula pendapatannya, bahkan banyak pula terjadi pemutusan hubungan kerja,” paparnya.
Azka menyarankan kepada pemerintah daerah agar menggalakkan pameran-pameran maupun showcase UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). “Biarpun kecil-kecil, tetapi kalau yang melakukan banyak instansi atau lembaga hasilnya akan lumayan,” jelasnya.
Contoh, pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang digelar BI di Hotel Tugu pekan lalu sanggup menghasilkan Rp 100 juta, meski hanya digelar sehari. “Daripada mengadakan pasar murah yang justru berpotensi mengundang kerumunan,” tandas Azka.(jof/ekn)