Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ameg

Aksi Mogok Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh Bisa Kena Sanksi.

Dok. AmegTV

Jakarta – Meski menuai penolakan dari masyarakat, rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna.

Sebagai bentuk protes terhadap DPR yang akan mengesahkan RUU Cipta Kerja, sebanyak 2 juta buruh direncanakan melakukan aksi mogok Nasional pada 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020. Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Kahar S Cahyono menyebut,  rencana mogok nasional akan dilakukan di lingkungan perusahaan. Kahar menjelaskan, nantinya para buruh dan pekerja akan tetap datang ke perusahaan , namun mereka akan  mogok bekerja.

Menanggapi rencana aksi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani menilai, ketentuan mogok kerja memang diatur dalam pasal 137 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mogok kerja pun menjadi hak dasar bagi pekerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan.

“Ketentuan soal mogok kerja lebih lanjut dibahas dalam Kepmenakertrans No. 23/2003 pasal 3 yang mencatat jika mogok kerja dilakukan bukan akibat gagalnya perundingan, maka mogok kerja tersebut bisa disebut tidak sah,” kata Hariyadi dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2020).

Namun ia mengingatkan, dalam pasal 4 Kepmenakertrans tersebut juga mencatat bahwa yang dimaksud gagalnya perundingan adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diakibatkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan.

“Di luar hal tersebut, bisa dikatakan mogok kerja yang dilakukan adalah tidak sah dan punya konsekuensi serta sanksi secara hukum,” ujarnya.

Lebih lanjut ia  meminta kepada pimpinan perusahaan anggota Apindo untuk  memberikan edukasi kepada pekerja atau buruh terkait ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan jika mogok kerja dilakukan tidak sesuai ketentuan khususnya di UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Mengimbau kepada semua perusahaan anggota Apindo untuk memberikan edukasi kepada pekerja atau buruh di perusahaan masing-masing terkait dengan ketentuan tentang mogok kerja termasuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarannya, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” tulis surat edaran tersebut.(kps/anw)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Di's way

Malang – Aliansi Malang Melawan rencananya kembali unjuk rasa di perempatan Jl Semeru – Jl Kahuripan (perempatan Rajabali) dan gedung DPRD Kota Malang, Selasa (20/10)....

Nasional

Malang – Beredar di medsos, sebuah video anarkis saat demo tolak omnibus law. Demonstran saat membakar gedung yang disebut rumah Ketua DPR RI Puan...

News

Malang – Unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja, terjadi di Kota Malang Kamis (8/10) kemarin. Terjadi kerusuhan dalam aksi tersebut. Dengan korban material cukup...

Di's way

Malang – Damai Kota Malang akhirnya terusik. Demo menolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10), berubah anarkhis. Sebuah mobil Pamwal Satpol PP Kota Malang dibakar....

Copyright © 2020 MalangPost


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/malangpo/public_html/wp-includes/functions.php on line 4669

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/malangpo/public_html/wp-includes/functions.php on line 4669